Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (Sak Etap) Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Mekar” Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang

Pada tahun 2010, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan pernyataan tentang pencabutan standar Akuntansi keuangan nomor 27 tentang akuntansi koperasi dan menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan pada tahun 2011. Namun pada pelaporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “MEKAR” Kecamatan Bringindibuat dengan prinsip asal dapat dipahami saja oleh pengguna laporan.Sehingga tidak maksimal dalam menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan terkait pengelolaan koperasi yang seharusnya dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja koperasi.Penelitian ini bertujuan untuk menyusunkan laporan keuangan KPRI Kecamatan Bringin sesuai dengan SAK ETAP dan mengetahui kendala yang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) KPRI “MEKAR” hanya membuat laporan laba rugi dan neraca, secara keseluruhan laporan tersebut belom sesuai SAK ETAP. 2) Kendala yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi berbasis SAK ETAP dan bendahara hanya mengikuti laporan keuangan terdahulu. Saran untuk pengurus dan bendahara KPRI “MEKAR” yaitu: Disarankan melengkapi dengan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kan dan catatan atas laporan keuangan agar dapat menyediakan informasi yang lengkap dan relevan. Disarankan untuk mempelajari mengenai SAK ETAP dan Peraturan Menteri Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi agar dapat memahami mengenai pengakuan, pengukuran dan penyajian sesuai SAK ETAP pada akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga nantinya dapat lebih tepat dalam menilai kinerja laporan keuangan koperasi